Bupati Sumenep Ajak Kaum Santri Ikut Warnai Dinamika Politik dan Kekuasaan di Sumenep

SURYA.co.id|SUMENEP – Bupati Kabupaten Sumenep, Achmad Fauzi mengajak kaum santri ikut mewarnai dinamika politik dan kekuasaan di Kabupaten Sumenep.

Apalagi orang nomor satu di Kabupaten paling timur Pulau Madura itu menyebut bahwa keterlibatan santri dalam dunia politik praktis bukan hal yang baru.

Ia mencontohkan optimisme kalangan umat Islam yang tercipta sebuah revormasi pada tahun 1998, di mana saat itu terjadi transformasi politik, KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden republik Indonesia berlatar santri.

“Ini merupakan bagian dari apa yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ini bukan hal yang baru,” ungkap Achmad Fauzi, Minggu (27/3/2022).

Hal itu disampaikan Achmad Fauzi secara virtual saat membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Divisi Media dan Informatika serta Divisi Keilmuan, Riset dan Kajian Sosial Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Pusat dengan tema “Santri dalam Dinamika Politik dan Kekuasaan” pada Minggu (27/3/2022) di Aula Kantor Bappeda Sumenep.

“Keberadaan santri dalam politik kekuasaan bukan hanya sekadar secara taktis dan strategis, tentu kita memahami semua kebebasan yang dibuka sebegitu luasnya pasca reformasi telah membukakan jalan yang lebar bagi kembalinya siapa saja untuk berpartisipasi dalam hal keterkaitan politik dan kekuasaan, termasuk juga para santri,” jelas Fauzi.

Fenomena paling menarik dari kondisi tersebut, tambah Fauzi, adalah tentu keterlibatan pondok pesantren, di sini mereka bisa memberikan keterkaitan ranah politik praktis dengan menjadi pengurus partai politik, terbukti juga sudah banyak yang menjabat sebagai ketua partai politik.

“Untuk itulah saya berharap keberadaan acara hari ini merupakan bagian dari semangat untuk terus bersama-sama, khususnya alumni santri Annuqayah untuk bisa mewarnai keterkaitan dengan perpolitikan dan kekuasaan di kabupaten Sumenep,” ungkap Fauzi.

Salah satu keterlibatan lain disebut politisi muda PDI ini adalah santri juga menjadi kontrol dalam tatanan pemerintahan.

“Bisa mewarnai sebagai dari bagian NGO, atau pengawas pemerintah dari unsur-unsur media dalam hal kekuatan dan politik kekuasaan,” pungkasnya.